Perpustakaan Desa dan Masyarakat

Perpustakaan desa mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagaiwahana belajar sepanjang hayatuntuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman,bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadiwarga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukun gpenyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestariankekayaan budaya bangsa, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang undang Dasar 1945 yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa.

            Lahirnya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjadikan semua jenis perpustakaan di Indonesia lebih eksis dan legal baik itu perpustakaan desa, sekolah, khusus, tempat ibadah , maupun perpustakaan umum. Demikian hal nya dengan  Perpustakaan Desa/ Kelurahan, lahirnya yang didukung pula adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor  3 Tahun 2001Perpustakaan Desa/ Kelurahan yang menjelaskan aspek-aspek pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan  sudah dikaji dan diatur rapi secara terperici dalam pasal-pasal perundang-undangan tersebut.

            Dampak terhadap amanat undang-undang tersebut, berbagai pihak terutama yang terkait langsung dalam bidang pengembangan perpustakaan telah berusaha untuk mengimplementasikan keputusan tersebut dengan berbagai program perpustakan di tingkat desa/kelurahan. Kondisi yang terjadi bahwa meskipun pada tataran legalitas formal sudah menggembirakan,  pada tataran operasional, peran penting perpustakaan belum dapat diaktualisasikan secara optimal. Ditemukan berbagai kendala baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Berbagai permasalahan yang sering kemukakan oleh sejumlah hasil penelitian adalah kurangnya kepedulian aparat pemerintah desa terhadap perpustakaan, masalah dana, keterbatasan dan kelemahan kompetensi SDM di bidang perpustakaan dan kurangnya minat baca masyarakat.

            Terdapat sebuah fenomena bahwa  keberadaan  perpustakaan masih terkesan lebih bersifat seremonial daripada aktual. Hal ini terlihat dari  kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah desa yang mengatakan bahwa perpustakaan memiliki peran sangat penting dan strategis sebagai partner dalam mendukung tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kenyataanya akan lain ketika dalam proses pengalokasian anggaran untuk perpustakaan. Karena permasalahan ini sifatnya mendasar, hal ini tentu memiliki dampak langsung pada seluruh program pengembangan perpustakaan pada semua jenis dan tingkat, terlebih pada tingkat perpustakaan desa/kelurahan. Bahkan pada level perpustakaan desa, permasalahan tersebut tentu lebih terasa dampaknya karena disamping karena faktor geografis juga faktor teknis lainnya. Hal ini juga yang turut membuat lambannya perkembangan perpustakaan di Indonesia.

B.  PERMASALAHAN

            Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permaaslahan yang dihadapi oleh perpustakaan desa:

1.      Kurangnya kepedulian pemerintah desa terhadap perpustakaan

2.      Kurang berjalannya program pengembangan perpustakaan desa adalah karena proses pengembangannya kurang didasari pada konsep pengembangan perpustakaan yang ideal berbasis demogrfi masyarkat (Demogrphic Balsed).

3.      Kompetensi petugas perpustakaan yang masih kurang

4.      Keengganan masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan karena perkembangan teknologi informasi yang pesat.

C. PEMBAHASAN

            Pada hakikatnya perpustakaan dan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena perpustakaan adalah produk manusia. Begitu juga terkait dengan perkembangan perpustakaan juga tidak terlepas dari sejarah perkembangan manusia. Oleh sebab itu, eksistensi perpustakaan  yang sudah lebih dari 5000 tahun ini masih tetap bertahan walaupun banyak hambatan dan rintangan (Sulistyio-Basuki, 1993).

1. Dasar Hukum, Pengertian dan Fungsi Utama Perpustakaan Desa

a.       Dasar Hukum

1)      Undang Undang No 43  tahun 2007 tentang perpustakaan

2)      Dasar Hukum Perpustakaan Desa/Kelurahan yang baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor  3 Tahun 2001.

b.      Pengertian perpustakaan Desa/Kelurahan

Menurut keputusan di atas, perpustakaan Desa/Kelurahan adalah:   “ perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan,yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan”

c.       Fungsi Perpustakaan Desa/Kelurahan,

Fungsi utama Perpustakaan Desa/Kelurahan menurut Pedoman Penyelenggara Perpustakaan Desa, adalah  “sebagai lembaga layanan bahan pustaka dan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, informasi, penerangan, dan rekreasi”

2.      Peran Perpustakaan Desa 

            Kamus Longman dictionary of Contemporary English, New editionmendefinisikan peran sebagai “the way in which someone or something is involved in an activity or situation, and how much influence they have on it”.Jika dikaitkan dengan peran perpustakaan, disini jelas bahwa peran pustakawan tidak hanya sebatas pada keterlibatan dalam aktifitas saja. Tetapi justru yang lebih penting adalah mengukur berapa pengaruh eksistensi dari program layan perpustakaan Desa terhadap kebutuhan masyarakat masyarakat.

            Dalam Pedoman Pengembangan Layanan Informasi Perpustakaan Umum (Guideline for information and information services in public libraries)mensyaratkan bahwa tahapan lain yang sangat krusial dilakukan dalam mendesain layanan perpustakaan umum yang ideal adalah  kajian pemakai (User need assassement). Layanan ideal yang dimaksud adalah layanan yang sesuai dengan demografi masyarakat dimana perpustakaan berada. Untuk tercapai ini hal yang perlu

Ummi Kalsum (2011) dalam artikelnya “Peran perpustakaan Desa meningkatkan Ekonomi Masyarakat”menyebutkan bahwa diatara peran perpustakaa desa adalah :

a.       Mengumpulkan,mengorganisasikan dan mendayagunakan bahan pustaka tercetak maupunterkam

b.      Mensosialisasikan manfaat perpustakaan

c.       Mendekatkan buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat

d.      Menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat komunikasi dan informasi.

e.       Menjadikan perpustakaan Desa sebagai tempat rekreasi dengan menyediakan bahan bacaa hiburan sehat”

3.       Tahapan Pengembangan Perpustakaan Desa

            Konsep pengembanagan perpustakaan (Library Development Concept), yang diusulkan oleh De Rosa, Dempsey, and Wilson (2004. P.28), menyebutkan ada  8 pertanyaan yang harus diidentifikasi oleh pustakakawan sebelum mengembangkan perpustakaan desa (Rural /village Library), yaitu :

a.       Apa peran dan missi perpustakaan dan pustakawan dalam masyarakat kita? (What are the role and mission of library and librarian in our society?)

b.      Dimana  letak peran perpustakaan dalam penegmbangan infrastruktur perpustakaan? (Where do libraries fit in the developing information infrastructure?)

c.       Apa saja hak masyarakat dalam hal informasi dan bagaimana kita melindungi hak-hak tersebut? (What are our citizen’s rights to information and how do we protect those rights?)

d.      apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi? ( What are the baries citizents face in getting information?)

e.       Apa saja etika tanggung jawab dan dilemma yang dihadapi oleh penyedia jasa informasi? (What ethical responsibilities and dilemmas do information providers face in providing information?)

f.       Bagaimana kita yakin bahwa perpustkaan kita tetap eksis dan berkembang  (How can we ensure that our libraries survive and prosper?)

g.      Bagaiman strategi pustakawan dalam hal pengembangan koleksi dan layanan yang cukup bagi pengguna dan kaitannya denagn pertumbuhan informasi dalam bentuk elektronik? (How does the growth of inforimation in electronics formats change the way information provider develop adequate collection and services for their patrons?)

h.      Apa yang akan terjadi dengan perpustakaan (dalam hal fisik/ gedung), ketika aksess online semakin diminati? (What will happen to the library as a physical place as more and more access is electronics?)

i.        Bagaimana bentuk perpustakaan dan tenaga informasi professional yang kita perlukan di masa yang akan datang? (What kind of library and information professionals do we need for the future?)

       Mengenai kedelapan syarat tersebut ini, De Rosa sendiri, mengakui bahwa tidak semua pertanyaan tersebut mudah ditemukan jawabannya. Meskipun demikain beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti pertanyaan 1-6 misalanya disayaratkan untuk mendapat jawaban untuk agar pengembangan perpustkaaan sesuai dengan yang diharapkan. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang sinergis diantara stakeholder untuk menumbuhkan dan mengembangkan perpustakaan desa.

Dalam kondisi di lapangan bahwa dalam pengembangan perpustakan desa dibutuhkan tahapan pengembangan sebagai berikut:

1.            Regulasi tentang perpustakaan desa yang kuat sehingga menjadikan pemerintah desa dan instansi terkait menjadi wajib dalam pengembangannya.

2.            Kepedulian aparat pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan desa

3.            Penyiapan koleksi, srana prasarana pendukung perpustakaan yang disertai pengelola perpustakaan yang peduli dan berkualitas

4.            Kesadaran masyarakat terhadap perpustakaan desa terkait fungsi dan peranan.

5.            Komitmen dan kerjasama yang sinergis diantara stakeholder untuk menumbuhkan dan mengembangkan perpustakaan desa

4.      Kompetensi Pengelola Perpustakaan Desa Dalam Layanan Perpustakaan

            Lebih jauh, terkait dengan sikap penyedia jasa informasi, dalam hal ini pustakawan dan staf perpustakaan, Charles A.Bunge & Richard E.mengatakan bahwa harus  pustakawan harus vibrant, yaitu harus energik dalam bertindak, atraktif dalam melayani dan responsive terhadap perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi. Sikap ini sangat penting.Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ranganathan, bahwa pustakawan professional adalah sangat penting untuk menghubungkan antara pembaca dan sumber bacaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 pasal 39 ay 1 disebutkan bahwa Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan, yang sebelumnya dalam pasal 34 telah disebutkan :

Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.

1)      Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.

2)      Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

D. Kesimpulan

            Berdasrkan pembahasan diatas dapat disimpulakan bahawa energi dan strategi pustakawan dan staf perpustakaan pada umunya  masih sangat diperlukan saat ini. Hal ini penting agar dapat mengopitimalisasikan fungsi  dan peran perpustakaan dengan berbagai bentuk layanan yang kreatif dan innovative dengan tetap berorientasi pada kebutuhan masayakat. Modal utama untuk pencapaian ini adalah komitmen, kordinasi dan kompetensi pustakawan baik dalam aspek teoritis maupun teknis sehingga dengan demikian program perpustakaan yang dikembangkan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

`DAFTAR PUSTAKA

12.  De Rosa, Cathy, Lorcan  Dempsey, and Alan Wilson (2004). The 2003 OCLC Environmental scan: Pattern Recognition: A Report to the OCLC Membership. Dublin, Ohio: OCLC, 2004.

3.  Guideline for information and information services in public libraries.London: Library Association.P.3-9

6.  Longman dictionary of Contemporary English.New edition. P.1424).

7.  Pedoman Penyelenggara Perpustakaan Desa (2001). Perpustakaan Nasional RI. Jakarta.

8.  Sulistyo Basuki (1993),Pengantar Ilmu Perpustakaan. Gramedia Pustaka.Jakarta

9.  Ummi Kalsum (2011). Peran perpustakaan Desa meningkatkan Ekonomi Masyarakat. (Online) Diakses tanggal 20 September 2012.

MENGETAHUI KEBUTUHAN PEMUSTAKA MELALUI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

A.     LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik oleh pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan mindset masyarakat terhadap pola hubungan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (tri pilar dalam konsepsi governance). Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajibmelayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnyadalam rangka pelayanan umum danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan diantara perpustakaan daerah.

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, perpustakaan sebagai pusat informasi hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna perpustakaan.

Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Proses pelayanan yang panjang dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan.

     Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan survei terhadap unsur-unsur pelayanan publik, baik sistem prosedur maupun perilaku pelaksana pelayanan, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan. Dasar hukum penyelenggaran Survey Kepuasan Masyarakat antara lain:

1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

5.    Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Perpustakaan Daerah adalah untuk:

1.    mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah

2.    menyiapkan bahan perbaikan pelaksanaan pelayanan publik;

Survei Kepuasan Masyarakat yang menghasilkan IKM pada Kantor Perpustakaan Daerah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

menyediakan media dan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses evaluasi terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah menyajikan data untuk perbaikan pelaksanaan pelayanan publik yang tingkat kepuasan masyarakat masih rendah.

B.    METODE SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

1.      Lokasi Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman.

2.      Penentuan Responden

Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, mengatur bahwa responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai dengan cakupan jenis pelayanan masing-masing unit pelayanan publik. Jumlah responden survei ditetapkan sesuai rata-rata jumlah penerima pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut:

a.     pada unit pelayanan publik yang memiliki jumlah rata-rata penerima pelayanan publik lebih dari 150 (seratus lima puluh) per bulan, maka jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang;

b.     pada unit pelayanan publik yang memiliki jumlah rata-rata penerima pelayanan publik antara 100 (seratus) hingga 150 (seratus lima puluh) per bulan, maka jumlah responden sebanyak 100 (seratus) orang;

c.      pada unit pelayanan publik yang memiliki jumlah rata-rata penerima pelayanan publik kurang dari 100 (seratus) per bulan, maka jumlah responden sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Pada Kantor Perpustakaan Daerah jumlah rata-rata penerima pelayanan publik adalah sebanyak 9.395 orang per bulan (berdasarkan data tahun 2013, 2014, hingga november 2015), sehingga jumlah pengguna layanan yang kami jadikan responden dalam survei adalah 150 orang.

3.      Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Perpustakaan Daerah dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut mencakup 14 (empat belas) unsur pelayanan sebagai berikut:

1)     prosedur pelayanan;

2)     persyaratan pelayanan;

3)     kejelasan petugas pelayanan;

4)     kedisiplinan petugas pelayanan;

5)     tanggung jawab petugas pelayanan;

6)     kemampuan petugas pelayanan;

7)     kecepatan pelayanan;

8)     keadilan mendapatkan pelayanan;

9)     kesopanan dan keramahan petugas;

10)  kualitas produk pelayanan;

11)  kepastian biaya pelayanan;

12)  kepastian jadwal pelayanan;

13)  kenyamanan lingkungan; dan

14)  keamanan pelayanan.

Guna memperoleh data yang akurat dan obyektif, responden diberi pertanyaan terkait 14 unsur pelayanan dimaksud. Adapun pengisian kuesioner dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a.     Dilakukan oleh masyarakat pengguna layanan, sebagai responden

b.     Dilakukan oleh pencacah dengan cara mewawancarai pengguna layanan sebagai responden, dan kemudian mengisikan jawabannya dalam kuesioner.

Dalam rangka melengkapi perolehan data, dilakukan juga interview untuk memperjelas dan mengeksplorasi informasi dari responden, sehingga analisis data akan lebih akurat.

4.      Metode Pengolahan Data

Pengolahan data IKM pada Kantor Perpustakaan Daerah dilaksanakan dengan menghitung data hasil jawaban responden yang merupakan persepsi terhadap masing-masing unsur pelayanan, dan diisikan dalam tabel pengolahan data IKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Nilai IKM dihitung menggunakan “nilai rata-rata tertimbang“ masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14 unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang	=	Jumlah bobot	=	1	=	0,071
		Jumlah unsur		14

Untuk memperoleh nilai IKM pada Kantor Perpustakaan Daerah, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM	=	Total dari Nilai Persepsi per Unsur	x	Nilai Penimbang
		Total Unsur yang terisi

Agar hasil penilaian IKM lebih mudah untuk diinterpretasikan, yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai sebagai berikut

Tabel 1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43, 75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber   :           Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan                        Pubiik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

C.    HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

1.      Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan

Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat, maka dapat diperoleh Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan Nilai Persepsi pada masing-masing Unsur Pelayanan dari semua reponden yang memberikan jawaban melalui kuesioner.

Adapun Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan pada Kantor Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 2

Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan

pada Kantor Perpustakaan Daerah

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1.	Prosedur pelayanan	82.17
2.	Persyaratan pelayanan	78.67
3.	Kejelasan petugas pelayanan	71.5
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	79.17
5.	Tanggungjawab petugas pelayanan	79
6.	Kemampuan petugas pelayanan	79
7.	Kecepatan pelayanan	75.5
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	80.17
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	80.83
10.	Kualitas produk pelayanan	80.17
11.	Kepastian biaya pelayanan	91.83
12.	Kepastian jadwal pelayanan	83
13.	Kenyamanan lingkungan	80.17
14.	Keamanan pelayanan	83.67

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, 2015

2.      Nilai Rata-Rata (NRR) per Unsur Pelayanan

NRR per Unsur Pelayanan adalah hasil Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan dibagi jumlah responden (150). Adapun NRR per Unsur Pelayanan pada Kantor Perpustakaan Daerah   adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Nilai Rata-rata per Unsur Pelayanan

Pada Kantor Perpustakaan Daerah

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata (NRR)
1.	Prosedur pelayanan	3.29
2.	Persyaratan pelayanan	3.15
3.	Kejelasan petugas pelayanan	2.86
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	3.17
5.	Tanggungjawab petugas pelayanan	3.16
6.	Kemampuan petugas pelayanan	3.16
7.	Kecepatan pelayanan	3.02
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.21
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	3.23
10.	Kualitas produk pelayanan	3.21
11.	Kepastian biaya pelayanan	3.67
12.	Kepastian jadwal pelayanan	3.32
13.	Kenyamanan lingkungan	3.21
14.	Keamanan pelayanan	3.35

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, 2015

3.      Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang per Unsur Pelayanan

Untuk mengetahui NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan, maka NRR per Unsur Pelayanan dikalikan dengan nilai penimbang yang sama yaitu 0,071.

Adapun NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan pada Kantor Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur Pelayanan

Pada Kantor Perpustakaan Daerah

No	Unsur pelayanan	NRR Tertimbang
1.	Prosedur pelayanan	0,23
2.	Persyaratan pelayanan	0,22
3.	Kejelasan petugas pelayanan	0,20
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	0,22
5.	Tanggungjawab petugas pelayanan	0,22
6.	Kemampuan petugas pelayanan	0,22
7.	Kecepatan pelayanan	0,21
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	0,23
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	0,23
10.	Kualitas produk pelayanan	0,23
11.	Kepastian biaya pelayanan	0,26
12.	Kepastian jadwal pelayanan	0,24
13.	Kenyamanan lingkungan	0,23
14.	Keamanan pelayanan	0,24
	Jumlah

Sumber: Hasil Survei kepuasan masyarakat, 2015

4.      Konversi Indeks

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan sebagai hasil pengalian antara hasil penjumlahan NRR Tertimbang (sebagaimana hasil pada Tabel 5) dengan nilai dasar 25.

Dengan demikian nilai IKM yang diperoleh 79,86  adalah;

Jumlah nilai Unit Pelayanan Publik x 25 (nilai dasar) = 79,86

Nilai tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, dengan pedoman sebagai berikut:

Tabel 5

Konversi Indeks

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 43,75	D	Tidak baik
43,76 – 62,50	C	Kurang baik
62,51 – 81,25	B	Baik
81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber        :           Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Sehingga nilai IKM yang mencapai 79,86 jika dikonversikan dengan pedoman sebagaimana Tabel 5, maka Mutu Pelayanan adalah B dan Kinerja Baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Perpustakaan Daerah dapat disimpulkan bahwa:

a.     Mutu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Perpustakaan Daerah masuk dalam kategori BAIK).

b.     Kinerja pelayanan pada Kantor Perpustakaan Daerah masuk dalam kategori BAIK).

Meskipun secara umum hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Perpustakaan Daerah masuk dalam kategori baik, namun upaya peningkatan kualitas pelayanan masih perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Strategi demikian dimaksudkan agar Kantor Perpustakaan Daerah mampu terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mampu mengimbangi tuntutan masyarakat pengguna layanan, dan mampu berprestasi sebagai Unit Pelayanan Publik berkinerja tinggi.

E.   RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil survei yang meliputi 14 unsur pelayanan, 3 unsur diantaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu;

a.    Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan (NRR 2,86)

b.    Kecepatan Pelayanan (NRR 3,02)

c.    Kesesuaian Persyaratan Dengan Pelayanan (NRR 3,15)

Berkaitan dengan perolehan nilai terendah pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi jumlah dan kompetensi personil, anggaran, alat kerja, serta sarana dan prasarana, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1)    Meningkatkan kualitas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan serta seminar.

2)    Meningkatkan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi

3)    Menyediakan informasi yang actual guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum pelayanan pada Kantor Perpustakaan Daerah di semua unsur pelayanan masuk dalam kategori baik, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan telah merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan.

Dengan hasil demikian, maka mutu dan kinerja pelayanan pada Kantor Perpustakaan Daerah berada pada kategori baik.   Capaian ini tentu saja tidak boleh membuat lengah sehingga tidak lagi ditempuh upaya-upaya perbaikan. Justru sebaliknya, unsur-unsur pelayanan tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tercapai pelayanan yang prima sebagaimana arah dan tujuan Reformasi Birokrasi.